Jambinow.id.- Carut marutnya administrasi di DPRD Muaro Jambi dan juga tidak transparannya terkait input anggaran pada instansi Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten Muaro Jambi kian jelas terlihat dan mulai diungkap, diketahui dari Aplikasi resmi SIRUP LKPP Kabupaten Muaro Jambi sejak beberapa tahun terakhir tidak pernah menayangkan total anggaran biaya Publikasi media.(21/4/22).
Dari laman resmi tersebut sejak setidaknya sejak TA 2019 tidak tertera Anggaran Biaya Publikasi, baik publikasi media cetak,media Online, iklan maupun langganan koran.baru TA 2022 kemudian di masukkan datanya ke SIRUP LKP dengan anggaran. Rp.1.148000.000, itupun setelah awak media mempertanyakan kepada salah seorang Anggota DPRD. padahal jelas sekali untuk biaya publikasi Pemerintah sudah menganggarkan melalui APBD kabupaten Muaro Jambi dengan anggaran Fantastis di tiap tahunnya.
Masrul Ahmad Rifin Salah seorang Aktifis senior kabupaten Muaro Jambi kepada media ini menyampaikan rasa kecewanya dan mosi tidak percaya nya dengan instansi DPRD kabupaten Muaro Jambi karena menurutnya Masrul merupakan kewajiban bagi DPRD sebagai wakil rakyat untuk memberikan contoh baik semestinya harus transparan untuk menginput data keuangan tersebut tiap tahunnya.
"Sebagai Dewan kan jelas Pungsinya pengawasan dan juga corong aspirasi bagi masyarakat, bagaimana mereka mau mengawasi kinerja pemerintah daerah sedangkan di instansi mereka aja tidak transparan dan tidak terawasi seperti dana publikasi saja setelah di pertanyakan kepada salah seorang Anggota Dewan barulah dimasukkan ke laman LPSE itupun hanya pada TA 2022 saja sebelumnya tidka ada." Sebut Masrul Ahmad.
Lebih lanjut ia juga menyinggung tidak transparan nya instansi di Gedung DPRD Muaro Jambi dari dalam, juga Ia menyinggung bobroknya instansi DPRD dari luar yang saat ini jelas sudah kelihatan.
"Kita bisa lihat pagar di sekeling gedung DPRD Muaro Jambi saja sudah pada ompong di ambil maling, itu menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, semuanya itu sepertinya terjadi dan ada pembiaran, bayangkan itu bagian di luarnya bagaimana dengan bagian di dalam ya?. jadi sangat wajar jika kita patut menduga DPRD Muaro Jambi tidak mementingkan isi perut masyarakat dan patut diduga gedung DPRD merupakan sarang koruptor." Sampai Masrul Ahmad.
Tidak hanya itu. Masrul juga menyinggung ada apa dalam tempo yang begitu singkat saja sudah dua kali pergantian PPTK di humas DPRD Muaro Jambi, anehnya lagi Masrul mempertanyakan kenapa Ahmad Tarmizi PPTK pengganti PPTK yang lama tiba-tiba mengundurkan diri.
"Cukup aneh kenapa Ahmad Tarmizi tiba-tiba mengundurkan diri sebagai PPTK, dan saat ini di gantikan oleh Sukardi, dan yang jadi pertanyaan siapa yang menandatangi SK Sukardi. jika PLT sekwan tentunya keabsahannya di pertanyakan, pasalnya saat Ahmad Ridwan tidak lagi menjabat sebagai sekwan saja SK Sukardi belum di tandatangani. apakah SK di tandatangani dengan tanggal mundur" Tanya Masrul Ahmad. (Wahid).
