Jambinow.id - Harga bahan pokok saat ini mulai mengalami kenaikan bahkan harga cabe yang menjadi andalan ibu-ibu dalam memasak menjadi sangat mahal sehingga mereka mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan memasak.
Mau tidak mau pemerintah daerah harus turun tangan menyikapi masalah dampak dari krisis pangan yang mulai terjadi, karena jika dibiarkan akan banyak warga miskin yang tidak mampu lagi membeli bahan pokok yang harganya semakin melambung.
Menaggapi hal ini Angggota DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Havis mengatakan pemerintah seyogyanya bertindak cepat dengan mengumpulkan dinas instansi terkait yakni Dinas tanaman pangan di semua daerah, untuk menyatukan pendapat agar krisis pangan ini bisa teratasi, apalagi saat ini masyarakat berlomba-lomba menanam tanaman keras seperti sawit, dimana pada awalnya saat harga sawit tinggi harga barang mahal tidak menjadi masalah dan saat harga sawit anjlok mereka mulai resah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harganya naik.
"Dalam hal ini pemerintah harus melihat potensi daerah mana saja yang menjadi skala prioritas pengembangan, sehingga masing masing daerah bisa memiliki icon dan bahan pangan unggulan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi pada umumnya, dan pemerintah dapat menyalurkan bantuan bibit sesuai dengan apa yang menjadi produk andalan daerah masing masing daerah,"kata politisi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Jambi.
Dikatakannya saat ini untuk produksi pangan, belum ada daerah yang menonjol mereka melakukan penanaman hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sendiri atau komunitas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi umumnya kita masih menggantungkan diri pada kiriman dari provinsi lain, dan kita ingin dinas tanaman pangan disetiap daerah melihat dan merinci apa yang bisa menjadi produk andalan dimasing masing daerahnya, kalau banyak sawah maka bantuan bibit padi diberikan, juga daerah lain yang khusus palawija dan sayuran dan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan itu menjadi tugas masing masing dinas yang ada didaerah yang selanjutnya dilaporkan ke provinsi.
"Sesuai aturan tidak boleh lagi terjadi alih fungsi lahan dimana lahan padi dijadikan lahan sawit, tinggal pemerintah provinsi lagi melihat daerah mana yang cocok ditanami padi, sayuran, palawija, perkebunan dan lainnya, diharapkan kedepannya provinsi Jambi dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri tidak tergantung lagi dengan daerah lain,"katanya.(Tio).
