Jambinow.id - Gaji ratusan pekerja Honorer RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi telat di bayar, sehingga menimbulkan kondisi yang kurang baik bahkan ratusan honorer RSUD Ahmad Ripin mengancam mogok kerja jika tidak ada kejelasan, Senin (26/05/25).
Dengan kondisi tersebut, Direktur RSUD Ahmad Ripin Agus Subekti seakan menyalahkan Bupati Muaro Jambi dengan telat nya pembayaran gaji honorer di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi.
Agus Subekti mengatakan, untuk sumber dana pembayaran gaji honorer di RSUD Ahmad Ripin berasal dari APBD kabupaten Muaro Jambi dan sebagainya dari dana BLUD RSUD Ahmad Ripin, namun saat ini masih dalam proses peraturan Bupati dan belum di tandatangani oleh Bupati Muaro Jambi.
"Yang msuk PPPK itu dari APBD kabupaten Muaro Jambi, yang tidak masuk itu dari BLUD ini masih proses perbub, tapi sudah mau di tanda tangani bupati" ungkapnya.
Hingga saat ini , ratusan pekerja Honorer RSUD Ahmad Ripin sudah hampir dua bulan belum mendapatkan hak nya yaitu gaji honorer tersebut, bahkan dengan hal ini menimbulkan gejolak hingga ratusan honorer RSUD Ahmad Ripin mengancam akan melakukan mogok kerja jika tidak ada kejelasan.
Salah satu tenaga Honorer yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa banyak kejanggalan di Rumah sakit tersebut di antaranya, Dugaan froud Pengkelaiman BPJS
Dikatakannya Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Muaro Jambi Di duga Telah Melakukan modus pada praktik dalam melakukan klaim atas layanan , Serta Melakukan Praktik manipulation diagnosis yang Di duga dilakukan dengan Segaja memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi, Begitu juga Dengan Modus medical diagnose. Di duga Pihak Rumah sakit Secara sengaja memanipulasi Pasien yang Berobat , Pasiennya Sepi namun Dana Bludnya Membludak.
Dugaan kegiatan Kalibrasi Yang fiktif.
Untuk Menyeimbangkan alat Kesehatan Dengan Tujuan Ke akurasian dalam Pelayanan Kesehatan Pasien, Semua alat Kesehatan mustinya Harus Di kalibrasi , Namun Berdasarkan Informasi Yang Kami Dapatkan Bahwa Kegiatan Kalibrasi ini tidak Pernah Di lakukan, Namun anggaran Kegiatan Tersebut Di duga Tetap di kucurkan
Dugaan Pembagian JASPEL Yang Tidak Sesuai
Dimana Pembagian JASPEL Ini Tidak Pernah Transparan,
Dugaan un-Prosedural Terhadap kegiatan Dirumah Sakit
Kami menduga bahwa direktur telah Pernah Menjadi PPK Sekaligus PPTK Pada Kegiatan Dirumah sakit. (tim)
