Jambinow.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Rapat Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025). Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si bersama kepala daerah penghasil migas dari berbagai provinsi di Indonesia.
Rapat dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Agenda ini membahas langkah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya legitimasi lebih dari 45.000 sumur minyak rakyat yang tersebar di enam provinsi penghasil migas.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumur minyak rakyat akan diarahkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) energi. Upaya ini menjadi implementasi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang menata ulang tata kelola migas rakyat secara legal, aman, dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi momentum penting bagi daerah penghasil minyak untuk meningkatkan peran dan kontribusi terhadap energi nasional. Kami di Muaro Jambi siap mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumur minyak rakyat yang lebih tertib dan berdaya guna,” ujar Bupati Muaro Jambi, Dr.Bambang Bayu Suseno usai menghadiri rapat.
Bupati BBS juga menyambut baik arah kebijakan pemerintah yang mendorong pemberdayaan daerah dalam sektor energi melalui kolaborasi dengan pelaku ekonomi lokal. “Peraturan baru ini diharapkan menjadi angin segar bagi BUMD dan koperasi energi di tingkat daerah untuk berperan langsung dalam peningkatan produksi migas nasional,” tambahnya.
Selain Menteri ESDM, rapat turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, serta Kepala SKK Migas dan BPMA. Forum lintas kementerian ini juga menekankan pentingnya koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis di lapangan agar aktivitas penambangan rakyat tidak lagi berisiko terhadap keselamatan dan lingkungan.(**)
