Jambinow.id – Alasan efisiensi anggaran dinilai tidak seharusnya menjadi pembenaran bagi lambannya pembangunan infrastruktur jalan Desa Pulau Betung menuju Desa Ture dan Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Warga menilai kondisi jalan yang rusak parah telah berlangsung terlalu lama tanpa perhatian serius dari pemerintah daerah.
Kerusakan jalan yang dipenuhi lubang dan genangan air kini semakin memprihatinkan, terlebih memasuki musim penghujan. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, namun juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ahmad Yani, warga Desa Pulau Betung sekaligus tokoh masyarakat setempat, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayahnya sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Batanghari maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, akses jalan tersebut merupakan jalur vital masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Warga lebih khawatir karena saat ini sudah memasuki musim penghujan, yang membuat keadaan jalan semakin becek dan licin dengan semakin banyak lubang dan genangan air. Hal ini sungguh membahayakan pengguna jalan yang seringkali jatuh di jalan yang berlubang tersebut,” ungkap Ahmad Yani,
Ia berharap usulan pemerintah desa terkait perbaikan jalan dapat segera diakomodir melalui anggaran APBD maupun APBN.
“Semoga anggaran pemerintah cepat terealisasi untuk perbaikan jalan ini dan masyarakat pun bisa menikmatinya,” tambahnya.
Pantauan wartawan di lokasi menunjukkan kondisi ruas jalan yang rusak cukup parah. Sejumlah lubang besar tampak digenangi air, sementara di beberapa sisi jalan rumput liar mulai merambat hingga menutupi badan jalan.
Kepala Desa Pulau Betung, Musalini, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa jalan tersebut sudah puluhan tahun belum tersentuh perbaikan signifikan.
“Lebih kurang 15 tahun jalan ini belum ada perbaikan sama sekali. Padahal jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan dan akses menuju ibu kota kabupaten. Kami sangat berharap ada perhatian dan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Batanghari,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk menunda pembangunan infrastruktur dasar yang menyangkut keselamatan dan kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Menurut mereka, akses jalan yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah.(**)
